Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kandangan - Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transparansi Pengadilan Negeri Kandangan

admin online

  • Admin
  • admin

Web Info

Jumlah Pengunjung :
192012
Pengunjung Hari Ini :
12
User Online :
2
Terakhir Update :
01-09-2014

Pengunjung

 

Rapat Koordinasi Penegak Hukum Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kandangan – Humas, Senin 05 Maret 2012 bertempat di ruangan IT lantai II gedung Pengadilan Negeri Kandangan diadakan Rapat Koordinasi penegak hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Acara yang di Pimpin Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan,  dihadiri oleh Bapak Kepala POLRES  Kab.Hulu Sungai Selatan, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan dan Kepala RUTAN Kandangan beserta masing-masing jajaran dibawahnya.

Rapat tersebut diadakan untuk menyikapi berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, agar mendapat pemahaman yang sama aparat penegak hukum dalam melaksanakan secara teknis TUPOKSI masing-masing. Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012 pada prinsipnya menghendaki diterapkannya tindak pidana ringan secara proporsional, kata Rp. 250,- dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- dan jumlah maksimum denda yang di ancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Terhadap tindak panda ringan maka Ketua Pengadilan Negeri Kandangan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksanya.

Dalam rapat tersebut semua pimpinan memberikan pendangan nya terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012 serta pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012. Rapat koordinasi itu diakhir dengan beberapa kesimpulan diantaranya :

  1. Ketentuan Pasal  364 KUHP masih mengadung 4 pengecualian, diajukan sebagai pencurian ringan , yaitu ketentuan pasal 363 sub 1, 363 sub 2, 363 sub 3 dan pasal 365.
  2. Kewenangan penahanan terhadap tersangka tetap menjadi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum dengan meperhatikan nilai kerugian perkara, jika kepolisian berpendapat dapat di ajukan dengan acara pemeriksaan cepat maka penyidik sebagai kuasa penuntut umum segera melimpahkan ke Pengadilan.
  3. Sanksi denda menjadi pilihan pemidanaan yang di jatuhkan hakim terhadap tindak pidana ringan, dengan tetap meperhatikan berat ringannya perbuatan serta rasa keadlian masyarakat.
Total akses : 258